jatim.jpnn.com, SURABAYA – Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) menggelar Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 di Hotel Bumi Surabaya selama dua hari, Sabtu–Minggu 13–14 Desember 2025. KHI merupakan agenda tahunan Perhumas yang dirancang sebagai forum diskusi, jejaring sekaligus penguatan profesionalisme insan humas nasional. Konvensi ini diikuti praktisi humas dari berbagai latar belakang, mulai sektor swasta, pemerintahan, BUMN, akademisi, hingga humas muda. Ketua Umum Perhumas Boy Kelana Soebroto mengatakan profesi humas memiliki peran strategis dalam memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi digital.
KHI merupakan agenda tahunan Perhumas yang dirancang sebagai forum diskusi, jejaring sekaligus penguatan profesionalisme insan humas nasional. Konvensi ini diikuti praktisi humas dari berbagai latar belakang, mulai sektor swasta, pemerintahan, BUMN, akademisi, hingga humas muda. Ketua Umum Perhumas Boy Kelana Soebroto mengatakan profesi humas memiliki peran strategis dalam memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi digital.
“Pada 15 Desember 2025, Perhumas genap berusia 53 tahun. Saat ini Perhumas menaungi lebih dari 4.000 anggota yang tersebar di 20 pengurus cabang berbasis kota di Indonesia,” ujar Boy saat jumpa pers, Sabtu (13/12).
KHI kali ini menekankan pentingnya penguatan kompetensi, karakter, dan etika profesi agar humas Indonesia mampu sejajar dengan praktisi komunikasi di tingkat dunia. Selain itu, menyoroti kiprah Perhumas di ranah internasional. Saat ini, Perhumas tercatat sebagai bagian dari Global Alliance for Public Relations and Communication Management, forum humas global yang mempertemukan asosiasi profesi komunikasi dari berbagai negara.
Selain itu, menyoroti kiprah Perhumas di ranah internasional. Saat ini, Perhumas tercatat sebagai bagian dari Global Alliance for Public Relations and Communication Management, forum humas global yang mempertemukan asosiasi profesi komunikasi dari berbagai negara.
“Keikutsertaan ini menunjukkan humas Indonesia tidak hanya berkiprah di dalam negeri, tetapi juga berkontribusi dalam ekosistem komunikasi global,” katanya. Dalam rangkaian kegiatan KHI 2025, Perhumas meluncurkan sejumlah program strategis, antara lain Kode Etik Humas Indonesia, Perhumas Indicators 2025 sebagai riset dan tolok ukur profesi, serta peluncuran tiga buku humas. Sejumlah talkshow juga digelar untuk membahas isu terkini dan arah masa depan profesi humas.
Dalam rangkaian kegiatan KHI 2025, Perhumas meluncurkan sejumlah program strategis, antara lain Kode Etik Humas Indonesia, Perhumas Indicators 2025 sebagai riset dan tolok ukur profesi, serta peluncuran tiga buku humas. Sejumlah talkshow juga digelar untuk membahas isu terkini dan arah masa depan profesi humas.
Boy menjelaskan Perhumas sejatinya telah memiliki kode etik yang menjadi pegangan pengurus dan anggota. Namun, perkembangan teknologi menuntut adanya penyesuaian, terutama terkait pemanfaatan AI (artificial intelligence) dalam praktik kehumasan.
“Sekarang ada AI, bagaimana penggunaannya itu harus diatur. AI ini alat, bisa menjadi pisau bermata dua. Kalau tidak digunakan dengan baik, justru bisa mencelakai,” ujarnya.
Karena itu, Perhumas mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyusun dan memperkuat kode etik sebagai landasan kerja humas di seluruh Indonesia.
Boy menekankan di tengah situasi krisis dan bencana yang belakangan terjadi, peran humas sangat krusial dalam menyampaikan informasi kepada publik. Penyampaian informasi harus berbasis data agar tidak menimbulkan misinformasi.
“Kalau mau menyampaikan sesuatu harus by data. Tidak bisa menyampaikan informasi karena asumsi. Ini berhubungan dengan etika, bagaimana komunikasi yang bertanggung jawab,” tuturnya.
Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik. Di era digital, informasi datang dari berbagai arah. Big data memungkinkan informasi ditarik dari mana saja, tetapi humas dituntut mampu memilah mana yang benar dan mana yang keliru.
“Media sosial juga harus digunakan secara bijak. Banyak sekali informasi beredar, dan tugas humas adalah memverifikasi sebelum menyuarakan ke publik,” kata Boy.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Perhumas secara berkelanjutan melakukan edukasi dan peningkatan kompetensi anggota. Salah satunya melalui program sertifikasi kehumasan.
“Kami menyiapkan program sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi, baik dari sisi komunikasi maupun karakter seorang humas. Termasuk bagaimana menggunakan data dan memverifikasi informasi,” pungkas Boy. (mcr12/jpnn)
Sumber: JPNN