SURABAYA, HARIAN DISWAY – Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 resmi digelar di Surabaya, Sabtu, 13 Desember 2025. Acara itu mengusung tema Inovasi Bersama untuk Indonesia Berdaya Saing Global.

Acara tersebut dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari 20 Badan Pengurus Cabang (BPC). Event itu juga menandai komitmen Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) dalam memperkuat peran strategis humas di tengah disrupsi digital.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Kominfo Fifi Aleyda Yahya, serta Ketua Umum Perhumas Boy Kelana Soebroto hadir membuka acara.

KHI 2025 dibuka secara simbolis dengan pemukulan bonang oleh para pimpinan nasional dan daerah. “Surabaya adalah Bumi Mojopahit, tempat keberagaman dan kearifan lokal menyatu,” ujar Gubernur Khofifah.

Perhelatan itu menjadi momentum jelang ulang tahun ke-53 Perhumas pada 15 Desember, sebagai asosiasi humas tertua dan terbesar di Indonesia.

“KHI adalah forum tahunan untuk penguatan profesi, kolaborasi, dan networking. Surabaya dipilih karena semangat inovasinya yang selaras dengan visi memajukan narasi kebangsaan,” jelas Boy.

Boy menegaskan komitmen Perhumas untuk mendorong internasionalisasi profesi humas Indonesia. “Kita tak boleh hanya jago kandang. Kompetensi humas Indonesia harus diakui di kancah global,” imbuhnya.

Sebagai anggota aktif Global Alliance for Public Relations and Communications Management (GA), Perhumas sebelumnya sukses menjadi tuan rumah World Public Relations Forum 2024 di Bali.

Sekretaris Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Perhumas Benny Siga Butarbutar menambahkan, sejak 2021, Perhumas menetapkan visi global: Menjadikan praktik komunikasi Indonesia sebagai rujukan dunia, terutama dalam penanganan krisis.

“Kami ingin menunjukkan bahwa humas Indonesia mampu menghadirkan narasi yang positif, akurat, dan optimis. Meski di tengah bencana atau pandemi,”

Salah satu agenda utama KHI 2025 adalah peluncuran Kode Etik Perhumas Pemutakhiran 2025. Yang untuk pertama kalinya secara eksplisit mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam praktik kehumasan.

“AI adalah pisau bermata dua. Bisa mempercepat kerja, tapi berbahaya tanpa etika,” kata Boy.

Ia menekankan pentingnya prinsip akurasi, transparansi, dan verifikasi. Terutama dalam komunikasi saat krisis, seperti banjir di Aceh dan Sumatera.

Kode etik itu juga akan diperkuat melalui kolaborasi dengan organisasi serumpun, termasuk Asosiasi PR Indonesia, Ikatan Pranata Humas, dan Himpunan Humas Rumah Sakit, demi menyusun Kode Etik Humas Indonesia yang menjadi acuan nasional.

Sejak 2015, Perhumas mengampanyekan gerakan Indonesia Bicara Baik, dan kini memasuki tahun kesepuluh. Gerakan itu menjadi filosofi komunikasi yang mendorong seluruh warga. Termasuk pengguna media sosial, untuk menyebarkan narasi akurat dan empatik.

“Bicara baik bukan mengabaikan masalah, tapi menyampaikannya dengan solusi dan tanggung jawab,” ujar Benny.

Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhumas Surabaya, Suko Widodo, juga menggarisbawahi peran humas dalam memberikan kebenaran. “Perkataan baik adalah sedekah. Dan tugas kita adalah memastikan Indonesia terus bersedekah narasi yang membangun,” katanya.

KHI 2025 juga menandai regenerasi kepemimpinan dengan pelantikan Indri Siswati sebagai Ketua BPC Perhumas Surabaya. Di hari kedua, digelar Pertemuan Humas Muda Indonesia untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan.

Perhumas juga mengembangkan program sertifikasi kompetensi yang tidak hanya menilai keterampilan teknis, tetapi juga integritas, kepekaan sosial, dan kemampuan verifikasi informasi.

“Kompetensi humas bukan sekadar bisa bicara, tapi tahu kapan harus diam, mendengar, dan bicara dengan data,” tegas Boy.

Di usia 53 tahun, Perhumas menegaskan bahwa masa depan komunikasi Indonesia ada di tangan mereka yang berani berinovasi, berpegang pada etika, dan tak henti mendengarkan suara minor masyarakat. (*)